Melawi kalbar Grow media
Pontianak. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah bergulir hampir 20 tahun dan hanya menyisakan wacana. Masyarakat di 5 kabupaten terbius janji-janji politik yang nyatanya terbentur moratorium.
BeritaLainnya
“Semua persoalan ini akan kami bahas dalam seminar yang segera akan dilaksanakan Sabtu 16 Juli 2022 di Mercure Hotel,” kata Syafaruddin Delvin, Ketua Presidium Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalimantan Barat, Senin (11/7/2022).
Seminar tersebut mengambil tema ‘penguatan persepsi dan peran kelembagaan menuju terbentuknya Provinsi Kapuas Raya’. Menghadirkan lima orang narasumber diantaranya dari Ditjen otonomi Daerah, Gubernur Kalimantan Barat, Panglima Kodam XII Tanjungpura, Ketua Komisi II DPR RI, dan perwakilan dari Tokoh Masyarakat Kapuas Raya.
Menurut Delvin, materi seminar meliputi sikap Kemendagri dalam merespons proses pembentukan daerah otonom baru itu. Seperti apa sikap mereka dalam menciptakan embrio pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.
Hal lainnya, ujar Delvin yang alumnus Universitas Panca Bahakti ini adalah soal janji politik yang selama ini menjadi jualan para politisi dan par kandidat kepala daerah. “Apa saja progress aktivitas dan kebijakan yang telah dilakukan oleh masing-masing lima kabupaten seperti sanggau, sekadau, melawi, kapuas hulu dan sintang,” ujarnya.
Menurut Delvin, peran Pemprov Kalbar juga layak dipertanyakan terkait dukungan dukungan administrasi dan lainnya dalam menyikapi wacana tersebut. “Intinya pembentukan Kapuas Raya menjadi kebutuhan dengan berbagai persepketif dan kajian,” kata dia.
Dalam hal strategi pertahanan dan keamanan, Delvin menjelaskan kehadiran Provinsi Kapuas Raya nantinya sangat penting. Untuk lebih dalam lagi kupasannya, maka FW-LSM akan menghadirkan narasumber dari Panglima Kodam XII Tanjungpura.
“Kami telah meminta narasumber dari pihak Kodam XII Tanjungpura untuk mengupas terkait Pembangunan perbatasan Kalimantan Barat dalam perspektif strategi pertahanan negara. Selain itu tentang dampak pembentukan DOB di perbatasan sebagai daya dukung pertahanan dan stabilitas negara,” ujar Delvin.
Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Presidium FW-LSM Kalbar Denny Martin menjelaskan narasumber dari DPR-RI juga akan hadir, terutama Komisi II DPR-RI yang secara kelembagaan membidangi soal regulasi pemekaran wilayah.
“Kami sudah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI, bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Insya Allah beliau akan hadir langsung. Pihak Komisi II akan menyampaikan materi moratorium versus amanah konstitusi dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah,” ujar Denny.
Denny yang juga pendiri LSM Galaksi Sintang ini memandang perlu diketahuinya sikap Komisi II DPR-RI terhadap wacana Kapuas Raya ini. “Apa yang menjadi kendala sesungguhnya. Padahal dalam kondisi moratorium, justru di wilayah Papu terdapat tiga DOB yang disetujui. Ada apa dengan Kapuas Raya,” kata Denny.
Untuk lebih objektif, lanjut Denny, seminar FW-LSM kali ini akan menghadirkan narasumber dari tokoh masyarakat yang mewakili wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Ini untuk mengkur bagaimana kondisi masyarakat perbatasan dari aspek sosial dan ekonomi.
Menurut Denny, akan diketahui nantinya tentang harapan dan keinginan masyarakat untuk memiliki provinsi baru yang kaitannya dengan infrastruktur dan pelayanan dasar serta tingkat kesejahteraan masyarakat. “Semoga kegiatan ini akan merdampak positif bagi kemajuan daerah,” kata Denny.
FW-LSM Kalimantan Barat sebelumnya pernah menyelenggarakan beberapa event antara lain Seminar Penegakkan Hukum dan Pencegahan Korupsi 14 Maret 2020 bertema Penguatan peranserta masyarakat dalam mengantisipasi korupsi sektor pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. ¬¬¬
Kegiatan lainnya, Bimtek Jurnalistik dan Investigasi LSM; Teknik Peliputan untuk karya jurnalistik investigatif khusus dugaan tindak pidana korupsi dan Teknik investigasi dan pelaporan LSM terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan terakhir, rapat koordinasi FW-LSM dengan tema Optimalisasi peran pers dan LSM di Kalimantan Barat di Singkawang.
“Dalam seminar Kapuas Raya ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus FW-LSM Kalimantan Barat yang sempat tertunda karena pandemi. Pengukuhan akan dilakukan oleh Dewan Pendiri Presidium FW-LSM Kalbar,” ujar Denny mengakhiri. (fwlsm/…..)
Foto: Loggo FW-LSM, Foto Ketua dan Sekjen FW-LSM
Alternatif Judul (Pilih salahsatu):
- FW-LSM Kalbar Bakal Gelar Seminar Kapuas Raya
- Mengapa Provinsi Kapuas Raya Belum Terwujud
- Kapuas Raya Hanya Jadi Komoditas Politik
- Kupas Tuntas Rencana Pembentukan Kapuas Raya
- FW-LSM Kalbar Segera Garap Seminar Kapuas Raya
Pontianak. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah bergulir hampir 20 tahun dan hanya menyisakan wacana. Masyarakat di 5 kabupaten terbius janji-janji politik yang nyatanya terbentur moratorium.
“Semua persoalan ini akan kami bahas dalam seminar yang segera akan dilaksanakan Sabtu 16 Juli 2022 di Mercure Hotel,” kata Syafaruddin Delvin, Ketua Presidium Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalimantan Barat, Senin (11/7/2022).
Seminar tersebut mengambil tema ‘penguatan persepsi dan peran kelembagaan menuju terbentuknya Provinsi Kapuas Raya’. Menghadirkan lima orang narasumber diantaranya dari Ditjen otonomi Daerah, Gubernur Kalimantan Barat, Panglima Kodam XII Tanjungpura, Ketua Komisi II DPR RI, dan perwakilan dari Tokoh Masyarakat Kapuas Raya.
Menurut Delvin, materi seminar meliputi sikap Kemendagri dalam merespons proses pembentukan daerah otonom baru itu. Seperti apa sikap mereka dalam menciptakan embrio pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.
Hal lainnya, ujar Delvin yang alumnus Universitas Panca Bahakti ini adalah soal janji politik yang selama ini menjadi jualan para politisi dan par kandidat kepala daerah. “Apa saja progress aktivitas dan kebijakan yang telah dilakukan oleh masing-masing lima kabupaten seperti sanggau, sekadau, melawi, kapuas hulu dan sintang,” ujarnya.
Menurut Delvin, peran Pemprov Kalbar juga layak dipertanyakan terkait dukungan dukungan administrasi dan lainnya dalam menyikapi wacana tersebut. “Intinya pembentukan Kapuas Raya menjadi kebutuhan dengan berbagai persepketif dan kajian,” kata dia.
Dalam hal strategi pertahanan dan keamanan, Delvin menjelaskan kehadiran Provinsi Kapuas Raya nantinya sangat penting. Untuk lebih dalam lagi kupasannya, maka FW-LSM akan menghadirkan narasumber dari Panglima Kodam XII Tanjungpura.
“Kami telah meminta narasumber dari pihak Kodam XII Tanjungpura untuk mengupas terkait Pembangunan perbatasan Kalimantan Barat dalam perspektif strategi pertahanan negara. Selain itu tentang dampak pembentukan DOB di perbatasan sebagai daya dukung pertahanan dan stabilitas negara,” ujar Delvin.
Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Presidium FW-LSM Kalbar Denny Martin menjelaskan narasumber dari DPR-RI juga akan hadir, terutama Komisi II DPR-RI yang secara kelembagaan membidangi soal regulasi pemekaran wilayah.
“Kami sudah komunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI, bapak Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Insya Allah beliau akan hadir langsung. Pihak Komisi II akan menyampaikan materi moratorium versus amanah konstitusi dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah,” ujar Denny.
Denny yang juga pendiri LSM Galaksi Sintang ini memandang perlu diketahuinya sikap Komisi II DPR-RI terhadap wacana Kapuas Raya ini. “Apa yang menjadi kendala sesungguhnya. Padahal dalam kondisi moratorium, justru di wilayah Papu terdapat tiga DOB yang disetujui. Ada apa dengan Kapuas Raya,” kata Denny.
Untuk lebih objektif, lanjut Denny, seminar FW-LSM kali ini akan menghadirkan narasumber dari tokoh masyarakat yang mewakili wilayah calon Provinsi Kapuas Raya. Ini untuk mengkur bagaimana kondisi masyarakat perbatasan dari aspek sosial dan ekonomi.
Menurut Denny, akan diketahui nantinya tentang harapan dan keinginan masyarakat untuk memiliki provinsi baru yang kaitannya dengan infrastruktur dan pelayanan dasar serta tingkat kesejahteraan masyarakat. “Semoga kegiatan ini akan merdampak positif bagi kemajuan daerah,” kata Denny.
FW-LSM Kalimantan Barat sebelumnya pernah menyelenggarakan beberapa event antara lain Seminar Penegakkan Hukum dan Pencegahan Korupsi 14 Maret 2020 bertema Penguatan peranserta masyarakat dalam mengantisipasi korupsi sektor pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat. ¬¬¬
Kegiatan lainnya, Bimtek Jurnalistik dan Investigasi LSM; Teknik Peliputan untuk karya jurnalistik investigatif khusus dugaan tindak pidana korupsi dan Teknik investigasi dan pelaporan LSM terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kegiatan terakhir, rapat koordinasi FW-LSM dengan tema Optimalisasi peran pers dan LSM di Kalimantan Barat di Singkawang.
“Dalam seminar Kapuas Raya ini akan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus FW-LSM Kalimantan Barat yang sempat tertunda karena pandemi. Pengukuhan akan dilakukan oleh Dewan Pendiri Presidium FW-LSM Kalbar,” ujar Denny mengakhiri. (fwlsm/… Supardi nyot..)
.png?resize=320%2C320&ssl=1)
