Serdang Bedagai,Growmedia-indo.com – Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di Desa yang menjalankan roda pemerintahan bersama sama dengan rakyatnya, membangun dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta ikut mendukung program pemerintah pusat yang telah dicanangkan, maka dari itu sebagai pejabat publik seorang Kepala Desa harus transparan dan bersedia menerima saran maupun kritik dari elemen masyarakat.
Hal ini disampaikan Togi Saragih selaku Kabiro Tabloid Mitra Polda Unit Polri kepada media lainnya, Selasa (26/7/2022) saat dirinya berkunjung ke Kantor Desa Batu 12 Kec Dolok Masihul Kab Sergai, menurut Togi kunjungannya adalah dalam rangka perkenalan diri dan bincang-bincang tentang situasi dan kondisi perkembangan Desa Batu 12, namun kehadirannya dianggap tidak bersahabat oleh oknum Kepala Desa yang diduga alergi terhadap wartawan.
BeritaLainnya
Diungkapkan Togi, wartawan juga pelaku profesi yang menyampaikan informasi perkembangan pembangunan serta sebagai Sosial Kontrol yang bersifat independen turut serta membangun terciptanya stabilitas dalam informasi, namun ada keanehan saat dirinya datang ke Kantor Desa Batu 12.
“Saya mau kenalan sama kades tersebut, akan tetapi tidak dilayani malah ada kata-kata kades yang sangat arogan atau bahasa sombong” ungkap Togi.
Kemudian oknum Kades itu mengatakan tidak takut dengan wartawan, ” Aku tidak takut sama kau, kalau kau korankan aku, kau kulaporkan sama PBB biar tau kau” jawab Kades perempuan itu ketus.
Membalas jawaban Kades tersebut, Togi Saragih menjawab santai bahwa dirinya tidak ada urusan sama PBB dan Togi tidak mengerti apa itu PBB. ” Aku tidak ada urusan sama PBB dan tak ngerti apa itu PBB” jawab Togi.
Togi Saragih menambahkan, dalam waktu dekat ini apa yang di lontarkan Kades Batu 12 tersebut akan dilaporkannya ke pihak Camat, PMD, Inspektorat bahkan sampai ke pada Bupati Sergai Darma Wijaya, “agar bupati tahu terang benderang bahwasanya Kades Batu 12 yang masih baru seumur jagung sudah arogan sombong dan lantam, kalau begini ceritanya payahlah wartawan meliput ke desa tersebut” papar Togi.
Sebab, imbuhnya, kalau diberitakan wartawan tersebut akan di lapor ke PBB. “padahal wartawan di lindungi hukum UU Pers No 40 Tahun 1999 dan UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), berarti lebih jago PBB dari pada undang-undang tersebut” pungkas Togi.
Selain itu Togi mengatakan seorang pejabat publik harus transparan dalam memberikan informasi, “apabila pejabat publik tidak akan terbuka, untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan pasal 4 pada Bab III ayat 4 UU tentang informasi publik bisa digugat ke pengadilan”, tandasnya.
Sumber : Indometro.club
.png?resize=320%2C320&ssl=1)
