DPR Menyetujui OJK Atur Bursa Karbon, Target Meluncur September 2023

Bocah Terseret Arus Sungai di Kelurahan Mampun Ditemukan Meninggal Dunia   Warga Pontianak Sampaikan Surat Terbuka ke Presiden dan Pimpinan Penegak Hukum Terkait Dugaan Korupsi Mandek   Skandal 200 Ton Balok Timah: Kejati Babel Telusuri Peran Syahfitri, Paulus, dan Armen   Kebakaran di Jalan Servo Batu Bara Bukanlah Gudang BBM Ilegal Melainkan Warung Nasi,Ini Penjelasanya   Breaking News! Bocah 3 Tahun Terseret Arus Sungai di Kelurahan Mampun   DJ Sunny Wijaya Ungkap Hubungan dengan Lisa Mariana   Kapolresta Cirebon Menjenguk dan Berikan Bantuan kepada Anak Asuh Stunting   Babinsa Kelurahan Sukapura Laksanakan Anjangsana Bahas Pertanian dan Penjualan Gabah   Surat Aduan Terhadap Salah Satu Anggota DPRD Madina Menunggu Disposisi Ketua Dewan    Permohonan Klarifikasi Terkait Biaya Ujian Madrasah di MTs Al-Manaar Muhammadiyah Pameungpeuk   Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Napsin Giridawangsa, S.E   Bina Teritorial, Babinsa Koramil 04/Sikakap Sapa Warga Mapinang   Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan IX Kabupaten Bekasi, Christin Novalia Simanjuntak, S.H, M.K.N   Peduli dan Ramah, Babinsa Koramil 02 Sambangi Pedagang Sebagai Bentuk Kehadiran TNI di Tengah Rakyat   Kapolsek Bandar Pulau Minta Maaf dan Tegur Anggota Disinyalir Sering Geber - Geber Kendaraan    Wujudkan Swasembada Pangan, Danramil 1401/Kesambi Dampingi Pengubinan Padi di Karyamulya   Patroli Dialogis Bhabinkamtibmas Kelurahan Jati Cempaka   Hujan Tak Menghalangi Antusiasme Para Tamu Bersilaturahmi Dengan Bupati Klaten.    Robert Simanjuntak,S.H. Berpendapat: Penyidik Kejatisu Transfaransi Penegakkan Hukum Terkait Penangkapan SLS Dan MK   Wabup H A Khafid Buka Acara Silek Penyudon  

Daftar Isi

Growmedia-indo.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut menyetujui rencana peluncuran bursa karbon.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi usai menghadiri rapat tertutup bersama DPR terkait bursa baru itu.

"(Hasil rapat) sangat mendukung, beberapa inputan kita tampung, sangat positif sekali," kata Inarno seperti dikutip, Rabu (12/7).

Karenanya, Inarno meyakini peluncuran bursa karbon masih sesuai target yakni September 2023. Sebelum itu, OJK akan menerbitkan peraturan OJK (POJK) sebagai dasar aturannya.

"Mudah-mudahan on schedule yah semuanya, September dong. POJK secepatnya, kan masih ada proses-proses di Kemenkumham dan segala macam," tuturnya.

Sejauh ini, belum diketahui pihak yang akan menyelenggarakan bursa karbon. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan bahwa bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

"BEI? Kok? Enggak, enggak ada kaitannya. Belum (ditentukan), yang penting POJK-nya dulu Insyaallah secepatnya (selesai)," bebernya.

Baca Juga: loading

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sebelumnya mengatakan mengatakan POJK terkait bursa karbon akan ditargetkan terbit pada Juni. Setelah itu, bursa karbon akan diluncurkan September 2023.

"Rencananya kami menerbitkan POJK itu bulan depan. Pada waktu yang bersamaan, mengkoneksikan antara sistem registrasi nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem informasi di bursa karbon," ujar Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (8/5) lalu.

Pada perdagangan awal yang akan dilakukan antara lain peluncuran perdagangan launching hasil dari result based payment (RBT) 100 juta ton, yang sedang difinalisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Namun, proses finalisasi bursa karbon juga bergantung pada peran pemerintah. Pasalnya, pemerintah harus menyiapkan seluruh perangkatnya seperti sistem registrasi nasional, sertifikasi penurunan emisi hingga sertifikasi otorisasi.

"Diharapkan hal itu bisa berlangsung satu hingga dua bulan sehingga bisa connect dengan jadwal bursa karbon," kata Mahendra.

Sumber : CNNIndonesia