Medan, Grow Media Indonesia Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem Sumut menyomasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Senin (9/10/2023).
Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI Denny JA pada Senin (2/10/2023).
Survei itu menyebut elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Nasdem, Anies Baswedan, di Sumut hanya 5 persen.
Sementara, bacapres dari PDI-P, Ganjar Pranowo, 65 persen dan bacapres dari Gerindra, Prabowo Subianto, 30 persen.
Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI Denny JA dalam tujuh hari ke depan, Nasdem akan mengambil langkah hukum.
"Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Kami sudah menentukan langkah-langkah itu," ujar Iskandar
saat konferensi pers di Auditorium DPW Nasdem Sumut di Jalan Prof HM Yamin. Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini.
Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI Denny JA. Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI Denny JA untuk Anies mencapai 32,6 persen.
Namun, berselang empat bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis hanya tinggal 5 persen saja.
"Rata-ratanya hampir 7 persen di tiap bulannya turun dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei," katanya
"Kedua, kami melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang kami dapatkan," ucap Iskandar.
Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI Denny JA di 33 kabupaten/kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah.
"Kami memprediksikan Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota itu. Oleh karen itu, kami meminta dengan tegas kepada LSI Denny JA, untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut," katanya.
Iskandar juga meminta LSI Denny JA memberi tahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei.
"Dari uang negara, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing? Kami menilai sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya," ungkapnya.
Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi.
Dia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu ini banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu.
"Ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan menciderai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Rasyid Baswedan," ujarnya.
"Ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan, dan menciderai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Rasyid Baswedan," ujarnya.
Kata Iskandar, mestinya sebagai lembaga survei, LSI melakukan kegiatan dengan benar dan profesional. Sehingga menjadi acuan masyarakat dalam menentukan presiden.
Terkait persoalan, ini Iskandar juga mendesak asosiasi lembaga survei termasuk juga otoritas jasa keuangan (OJK), menginvestigasi setiap aliran lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu.
"Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara yang kita cintai ini. Bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Bacapres yang salah," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, LSI Denny JA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan, survei dilakukan lima provinsi terbesar. Salah satunya di Sumatera Utara.
"Sumatera Utara dikuasi Ganjar 65 persen, 30 persen Prabowo, dan Anies lima persen," kata Adjie dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (2/10/2023).
Sumber: Kompas.com
0 Komentar