Jakarta,Grow Media Indonesia,
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal peluang putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.
Yusril mengatakan dalam perbincangan tersebut, Jokowi menyebut Gibran yang kini menjabat wali kota Solo belum tentu mau maju di Pilpres 2024.
"Ya, ndak apa-apa kata Pak Jokowi, 'ini kan bukan agenda saya, juga saya malah repot dengan ini, dan Mas Gibran juga belum tentu mau'. Nah itu jawaban Pak Jokowi pada waktu kita bertemu," kata Yusril di kawasan Kebayoran Baru, Kamis (12/10).
Yusril menilai aturan batas usia capres dan cawapres di UU Pemilu merupakan open legal policy, sehingga sepenuhnya kewenangan diserahkan ke pembentuk undang-undang.
Menurutnya, berapa pun batas usia yang diatur dalam UU Pemilu tak akan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tak berhak mengabulkan gugatan itu.
Ia juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
"Jadi ini bukan isu konstitusional, berapa pun usia presiden, sepanjang dia bukan anak-anak gitu, dia mau 25 mau 30, 40, 45, itu tidak ada pertentangannya dengan konstitusi," katanya.
Belakangan, dukungan terhadap Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo terus menguat. Usulan itu datang dari berbagai pihak, mulai DPD, DPC, organisasi sayap Partai Gerindra hingga organisasi kelompok relawan.
Teranyar, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tidar mengusulkan Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.
Prabowo pun bakal membawa usulan nama Gibran itu ke rapat ketua umum Koalisi Indonesia Maju pada hari ini.
Sementara MK kini tengah memproses gugatan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres. MK dijadwalkan akan membacakan putusan perkara itu pada 16 Oktober 2024.
Yusril mengatakan dalam perbincangan tersebut, Jokowi menyebut Gibran yang kini menjabat wali kota Solo belum tentu mau maju di Pilpres 2024.
"Ya, ndak apa-apa kata Pak Jokowi, 'ini kan bukan agenda saya, juga saya malah repot dengan ini, dan Mas Gibran juga belum tentu mau'. Nah itu jawaban Pak Jokowi pada waktu kita bertemu," kata Yusril di kawasan Kebayoran Baru, Kamis (12/10).
Yusril menilai aturan batas usia capres dan cawapres di UU Pemilu merupakan open legal policy, sehingga sepenuhnya kewenangan diserahkan ke pembentuk undang-undang.
Menurutnya, berapa pun batas usia yang diatur dalam UU Pemilu tak akan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tak berhak mengabulkan gugatan itu.
Ia juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.
"Jadi ini bukan isu konstitusional, berapa pun usia presiden, sepanjang dia bukan anak-anak gitu, dia mau 25 mau 30, 40, 45, itu tidak ada pertentangannya dengan konstitusi," katanya.
Belakangan, dukungan terhadap Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo terus menguat. Usulan itu datang dari berbagai pihak, mulai DPD, DPC, organisasi sayap Partai Gerindra hingga organisasi kelompok relawan.
Teranyar, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tidar mengusulkan Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.
Prabowo pun bakal membawa usulan nama Gibran itu ke rapat ketua umum Koalisi Indonesia Maju pada hari ini.
Sementara MK kini tengah memproses gugatan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres. MK dijadwalkan akan membacakan putusan perkara itu pada 16 Oktober 2024.
Sumber:Cnnindonesia
0 Komentar