Satu persatu keluarga Presiden Jokowi mulai meninggalkan PDIP dan berbalik memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Berawal dari anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Cawapres dan mendampingi Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.
Kemudian kini ada menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang telah resmi menyatakan dukungannya pada Prabowo-Gibran.
Padahal baik Gibran maupun Bobby, sama-sama belum mengundurkan diri dari PDIP, mereka juga belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Anak bungsu Presiden Jokowi, meskipun berbeda partai yakni PSI, Kaesang Pangarep juga telah menyatakan dukungannya pada Prabowo-Gibran.
Hal tersebut semakin memperkuat bahwa keluarga Jokowi kini benar-benar akan meninggalkan PDIP, partai yang menjadi kendaraan politik Gibran dan Bobby khususnya dalam meraih jabatan Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Unversitas UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitnomengatakan, mayoritas politisi Indonesia menganut politik berdasarkan untung dan rugi.
Sehingga jika dirasa tidak menguntungkan, maka akan ditinggalkan dan memilih untuk membuat keputusan politik yang lebih menguntungkan
"Memang pikiran politisi kita itu kan rata-rata menganggap politik berdasarkan untung dan rugi."
"Kalau tidak menguntungkan ditinggalkan, kalau kemudian ada sesuatu yang menguntungkan maka dia akan membuat keputusan politik," kata Adi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (10/11/2023).
Adi menyebut, mungkin saja bagi Gibran dan Bobby, PDIP ini sudah tidak terlalu menguntungkan.
Sehingga Gibran dan Bobby lebih memilih untuk meninggalkan PDIP.
"Mungkin bagi Gibran Rakabuming Raka, mungkin bagi Bobby Nasution dan seterusnya, PDIP sudah tidak terlampau menguntungkan bagi mereka, makanya ditinggalkan," terang Adi.
Karena merasa tidak diuntungkan di PDIP, maka Gibran dan Bobby pun memilih mencari tempat lain yang lebih memberikan prospek keuntungan.
Misalnya dengan memilih mendukung Prabowo dibanding mendukung Capres PDIP, Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Jadi Adi pun menyimpulkan bahwa kalkulasi politik yang dilakukan para elit politik di Indonesia biasanya didasari pada untung dan rugi.
"Dan mereka mencari tempat yang lain, yang mungkin menurut mereka lebih memberikan prospek. Entah itu prospek politiknya atau lainnya. Jadi kalkulasi politik bagi sebagian elit didasarkan pada untung dan rugi," pungkas Adi.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengungkap hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka belum mengurus statusnya di PDIP setelah mendaftar ke KPU RI untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Menurutnya, Gibran tak kunjung mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
Sementara tindakan Gibran sudah berani melawan aturan partai dan tidak tegak lurus untuk mendukung bakal pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang diusung PDIP.
"Makanya, masa, kau telah berani lawan kita, tapi tidak berani kembalikan KTA. Hahaha. Lucu-lucu saja ini," kata Komarudin, Jumat (10/11/2023).
Komarudin mengatakan, DPP telah mendelegasikan persoalan KTA Gibran kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo.
Sejauh ini, DPP PDIP masih menunggu perkembangan informasi dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Menurutya, Rudy juga sudah meminta dengan baik-baik agar Gibran segera mengembalikan KTA PDIP.
"Kalau pulang, kembalikan KTA saja. Itu masih lebih soft ya. Itu yang sekarang lagi dikerjakan Rudy," jelasnya.
Anggota Komisi II DPR ini menegaskan partainya tidak akan menggunakan cara-cara ekstrem dengan memecat atau memberhentikan Gibran.
Tapi Komarudin membantah jika cara ini dianggap berbeda ketika memberhentikan Budiman Sudjatmiko dari PDIP setelah memutuskan memberi dukungan untuk Prabowo.
Dirinya menyadari, jika PDIP memecat Gibran, maka timbul narasi seakan-akan dia menjadi korban dalam sengkarut internal politik.
"Ini manusia (Gibran) pandai menggunakan isu, informasi, playing victim. Jadi lagi cari celah supaya, pokoknya hal yang benar bisa diputar menjadi masalah. Kita tidak mau terjebak dalam cara-cara begitu. Karena itu merusak pikiran generasi yang akan datang," katanya.
Sumber : Tribun
0 Komentar