Jakarta, growmedia -indo.com-
Badan Pangan Nasional (Bapanas) membantah bahwa kelangkaan ketersediaan beras di sejumlah toko ritel modern disebabkan oleh bantuan pangan alias bansos beras. Ia juga membantah kalau hal ini disebabkan ketersediaan beras pemerintah menipis.
Pernyataan tersebut ini disampaikan oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Mulanya, Arief buka suara menyangkut kondisi beras langka di Istana Kepresidenan, usai rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri. Ia memastikan bantuan beras 10 kilogram tidak mengganggu pasokan beras ke pasar hingga membuat harganya mahal.
"Bansos itu nggak ada kaitannya sama harga (beras), tapi ini (bukti) negara hadir (untuk masyarakat)," ujar Arief ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).
Malah menurutnya, bantuan pangan pun sudah dihentikan untuk sementara. Artinya pasokan untuk bantuan pangan berkurang untuk sementara waktu.
"Bantuan pangan beras pemerintah pun memang ditiadakan selama 8-14 Februari untuk penghormatan kepada Pemilu yang dijalankan tahun ini. Bansos pangan itu nggak mempengaruhi itu," ujar Arief.
Di samping itu, ia juga menegaskan kalau stok beras pemerintah terbilang cukup dan menepis adanya kelangkaan akibat stok. Hal ini pun menjadi topik pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Istana Kepresidenan pagi hari tadi.
"Beras kurang, beras langka, nggak, nggak begitu. Saya jelaskan. Bapanas tadi bersama Pak Presiden ada Menteri Perdagangan, BUMN, Menko Ekonomi, pagi-pagi sekali dari istana untuk membahas kondisi perberasan hari ini. Beras dalam kondisi cukup," tegas Arief, di Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur, masih di hari yang sama.
"Beras dalam kondisi cukup. Beras hari ini cukup, buktinya kalau nggak percaya main aja ke pasar, di rumah tangga, di rumah bapak ibu semua, pasti ada beras, yang nggak ada beras, nggak ada, pasti ada," sambungnya.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, pihaknya mendapat penugasan untuk membantu stok di toko-toko ritel modern dan tradisional melalui distribusi beras SPHP 5 kg dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pasalnya, pihaknya mendapati bahwa stok di PIBC sendiri terbilang cukup banyak, mencapai lebih dari 30 ribu ton. Nantinya, beras ini akan di-repacking ke dalam kemasan 5 kg agar bisa masuk ritel.
"Bantuan pangan beras pemerintah pun memang ditiadakan selama 8-14 Februari untuk penghormatan kepada Pemilu yang dijalankan tahun ini. Bansos pangan itu nggak mempengaruhi itu," ujar Arief.
Di samping itu, ia juga menegaskan kalau stok beras pemerintah terbilang cukup dan menepis adanya kelangkaan akibat stok. Hal ini pun menjadi topik pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Istana Kepresidenan pagi hari tadi.
"Beras kurang, beras langka, nggak, nggak begitu. Saya jelaskan. Bapanas tadi bersama Pak Presiden ada Menteri Perdagangan, BUMN, Menko Ekonomi, pagi-pagi sekali dari istana untuk membahas kondisi perberasan hari ini. Beras dalam kondisi cukup," tegas Arief, di Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur, masih di hari yang sama.
"Beras dalam kondisi cukup. Beras hari ini cukup, buktinya kalau nggak percaya main aja ke pasar, di rumah tangga, di rumah bapak ibu semua, pasti ada beras, yang nggak ada beras, nggak ada, pasti ada," sambungnya.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, pihaknya mendapat penugasan untuk membantu stok di toko-toko ritel modern dan tradisional melalui distribusi beras SPHP 5 kg dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pasalnya, pihaknya mendapati bahwa stok di PIBC sendiri terbilang cukup banyak, mencapai lebih dari 30 ribu ton. Nantinya, beras ini akan di-repacking ke dalam kemasan 5 kg agar bisa masuk ritel.
"Pak Presiden memerintahkan hari ini semuanya tolong di convert ke 5 kg, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional. Kemudian yang komersial sudah dipersiapkan 200 ribu ton. Khusus untuk Jakarta, permintaan Pak Gubernur DKI dan Dirut Food Station diberikan 50 ribu ton," jelasnya.
Arief juga menjamin, proses distribusi akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).
Dari bulan ini sampai Maret, total akan ada sekitar 700 ribu ton beras yang digelontorkan. Pertama terdiri atas beras komersial 200 ribu ton. Kedua, beras SPHP 250 ribu ton per bulan, sehingga sampai Maret ada sekitar 500 ribu ton beras SPHP. Dengan demikian, secara keseluruhan ada sekitar 700 ribu ton beras.
"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," jelasnya.
Ia juga menjelaskan, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel akan terus dilaksanakan. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga pemerataan produk.
Sementara itu, Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengakui adanya masalah pada rantai suplai. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukannya ialah melalui koordinasi intensif bersama pemerintah dan badan pelaksana terkait. Harapannya, permasalahan ini dapat segera teratasi.
"Oh iya (masalah suplai) karena memang panennya belum. Panennya bulan Maret, kemudian importasinya lagi berjalan," ujarnya, dalam kesempatan yang sama.
Sumber: Detiknews
0 Komentar