Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan sejumlah kriteria yang tepat dan ideal untuk memimpin Daerah Khusus (DK) Jakarta. Menurut dia, Gubernur Jakarta harus dapat membuktikkan asal usul harta yang dimilikinya.
"Bagi saya, siapapun yang mau memimpin Jakarta, pertama ini sudah saya usulkan sejak saya di Komisi II DPR RI. Siapapun yang mau jadi pejabat di DK Jakarta atau di daerah manapun harus bisa membuktikan hartanya dari mana, dibuktikan dengan biaya hidup, dengan pajak penghasilan yang dia bayar," jelas Ahok sebagaimana dilihat di kanal Youtube Panggil Saya BTP, Jumat (10/4/2024).
Selain itu, kata dia, calon Gubernur Jakarta harus berani menerapkan transpaansi anggaran sampai satuan ketiga. Kemudian, Ahok menekankan Gubernur DK Jakarta harus berani menerima warga di Balai Kota untuk mendengar pengaduan.
"Tentu dia harus berani menerima warga Balai Kota. Itu adalah balainya rakyat, balainya warga Jakarta. Warga Jakarta berhak nongkrong disana," ujarnya.
Ahok menyebut pemimpin harus menjadi pelindung dan menjaga setiap sen pajak yang dibayar oleh masyarakat. Dia tak mau uang pajak yang dikeluarkan oleh warga Jakarta justru tak terlihat hasilnya dan merugikan rakyat.
"Udah bayar PBB mahal, bayar STNK mahal, bayar lampu jalan mahal, tapi bisa kena bajir, bisa kena maling, bisa kena rampok atau bisa jatuh jalanan jelek. Itu semua tidak boleh terjadi," tutur Mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Setiap sen yang dipungut harus untuk warga Jakarta. Itu sosok yang saya harapkan bisa jadi Gubernur Jakarta," sambung dia.
Wacana Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto buka suara soal wacana wacana duet antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur-wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Hasto menyebut, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak bangsa terbaik.
"PDIP tetap membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang berprestasi," ungkap Hasto pada wartawan dikutip Rabu (8/5/2024).
Hasto menyebutkan ASN hingga budayawan boleh bergabung ke PDIP untuk maju sebagai calon kepada daerah.
"Entah itu melalui jalur ASN melalui jalur purnawirawan TNI Polri sosial budaya para kelompok profesional dokter budayawan insinyur ahli pertanian dan semua para profesional bisa bergabung ke PDIP," kata Hasto.
Sumber: liputan6.com
0 Komentar