Kementrian Baru Dinilai Bakal Timbulkan Masalah

Merajut Asa Memupuk Rindu Dalam Halal Bi Halal Trah Raden Matang Tilarso Surakarta.   BULOG Cetak Rekor Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Penyerapan Gabah Petani Capai 725.000 Ton Setara Beras   Ketua Umum Asosiasi PKL: Ekonomi Lesu dan Perketat Ikat Pinggang Penyebab Utama Mudik Lebaran 2025 Turun 24%   Polisi Amankan Pengunjung TMII Jakarta Timur Keamanan Terjaga dan Kapasitas Normal   Rasio Ridho Sani Diminta Maju di Pilwako 2025, Dukungan Mengalir di Open House Rumah Jendela   Gempa Myanmar Kodim 0420/Sarko Bantu Galang Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Gempa   Walau Suasa Dalam Hari Raya Iedul Fitri Babinsa Tetap Pantau Wilayah Binaan Antisipasi Terjadinya Bencal   Open House Hari ke Dua Walikota Bekasi Dihadiri Anggota DPRD kota Bekasi Komisi 1 Samuel Sitompul, S.H   Lurah Kampung Baru Klarifikasi Terkait Minta THR Kepada Pedagang, Asneti : Candaan Dianggap Serius Oleh Warga   Wakapolda Metro Jaya dan Pejabat Polda Laksanakan Salat Idulfitri di Stadion Presisi   Mesjid Al Uswah Gelar Sholat Idul Fitri 1446 H   Ungkapan dan Harapan untuk BMI..    Dandim 0319/Mentawai Pantau Langsung Kamtibmas Malam Takbiran via Zoom, Semua Kondusif   Dandim 0420/Sarko Hadiri Zoom Meeting Pemantauan Sitkamtibmas pada Malam Takbiran   Bupati Mentawai Rinto Wardana & Jakop Saguruk Lepas Pawai Takbir Warga Sambut Idul Fitri dengan Sukacita   Kemacetan Parah Di Pintu Perlintasan Stasiun Kereta Api Delanggu.   Rizki Singgih: Idulfitri 1446 H Momentum Menjaga Silaturahmi dan Semangat Kebersamaan   POLSEK BANTAR GEBANG SIAP AMANKAN MALAM TAKBIRAN IDUL FITRI 1446 H / 2025 M   Kakorlantas Persiapan Arus Balik Jadi Polres Selanjutnya   Polda Metro Jaya Larang Konvoi Takbiran, Perketat Penyekatan di Perbatasan Jakarta  

Daftar Isi

 

Jakarta, Growmedia-indo.online-

Wacana penambahan nomenklatur kementerian

 pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 dikritisi. Langkah ini dinilai tidak tepat.

Anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengingatkan penambahan nomenklatur kementerian, termasuk yang berkaitan dengan sektor pendidikan, belum tentu menjadi solusi yang cespleng. Mardani menilai akan semakin rumit bila birokrasi menjadi gemuk karena adanya ego sektoral.
 
Menurutnya, lemahnya kompetensi juga akan menimbulkan deretan permasalahan. Di antaranya muncul peraturan-peraturan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih ( overlapping ), dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari kewenangan.

“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan. Kita perlu ' mulai dari nol '. Coba lihat lagi penataan pendidikan Indonesia. Pemerintah harus paham dulu dasar dari masalah (pendidikan) ini,” tegas Mardani, yang dikutip Senin, 13 Mei 2024.

Dia menilai perlu ada kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang apalagi menyangkut urusan sektor pendidikan, jika wacana itu benar-benar dilaksanakan.
 

“Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusannya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru bikin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” ujar Mardani.

Baca Juga: loading

Pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, jumlah nomenklatur kementerian diwacanakan bertambah menjadi 40. Sebelumnya, nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya 34.

Alasan penambahan nomenklatur kementerian ini adalah mengakomodir beban kerja negara yang cukup besar mengingat luasnya wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sumber: metrotvnews.com