Pemerintah Miliki Komitmen Jaga Surplus Neraca Perdagangan Indonesia

 


Jakarta,Growmedia-indo.online-

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, pemerintah berkomitmen menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia. Itu dilakukan dengan terus mendorong kinerja ekspor.

Namun dia turut menyadari kinerja ekspor nasional tidak terlepas dari performa perekonomian dunia yang mempengaruhi penyerapan produk ekspor nasional.
 
"Perlambatan ekonomi dunia dan turunnya harga produk komoditas ekspor utama Indonesia di 2023 amat memengaruhi performa ekspor Indonesia," ujar Ferry kepada Media Indonesia, dikutip Kamis, 16 Mei 2024.
 
Pada 2023, nilai surplus perdagangan tercatat senilai USD36,9 miliar, masih lebih baik dari nilai surplus di 2020 yang tercatat USD21,6 miliar meski tidak setinggi nilai surplus di 2022 yang mencapai USD54,4 miliar.

Jika dilihat secara bulanan, nilai surplus di April 2024 yang sebesar USD3,56 miliar masih lebih baik dari nilai surplus di awal 2024 yang tercatat USD1,99 miliar. Nilai surplus tersebut juga lebih baik dari rerata surplus bulanan di 2023 yakni sebesar USD3,1 miliar.
 
Pemerintah, kata Ferry, akan terus mencermati perkembangan ekonomi global, terutama kondisi mitra dagang utama seperti Tiongkok, AS, Jepang, India, dan Uni Eropa yang dapat mempengaruhi performa ekspor nasional.

Tempuh berbagai kebijakan

 
Adapun berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah untuk menjaga surplus neraca perdagangan mencakup penerbitan Perpres 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional untuk meningkatkan kinerja ekspor melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerja sama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM.
 
Lalu pemerintah berupaya mendiversifikasi produk ekspor tidak hanya komoditas tetapi juga produk manufaktur. Ekspor tidak hanya mengandalkan komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, besi, baja namun juga barang-barang manufaktur seperti kendaraan bermotor, dan peralatan elektronik.

Kemudian juga memberikan akses pasar yang lebih baik bagi produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Di awal 2023, misalnya, Indonesia telah mengimplementasikan mega FTA RCEP dan kini sedang merundingkan IPEF dan I-EU CEPA untuk memberikan akses pasar yang lebih baik di AS dan Uni Eropa.
 
"Pemerintah juga tengah mengkaji keikutsertaan di CP-TPP untuk memberikan akses pasar yang lebih baik di kawasan Amerika latin," kata Ferry.
 
Selain itu, hilirisasi juga dianggap menjadi kunci percepatan sektor industri dan ekspor. Pemerintah fokus pada penciptaan nilai tambah pada komoditas sumber daya alam seperti bauksit, timah, dan nikel.
 

Siapkan insentif fiskal

Pengambil kebijakan telah menyediakan infrastruktur, insentif fiskal, dan lingkungan bisnis industri yang kondusif untuk mendukung industri hilir. Investasi smelter telah mendorong ekspor dan meningkatkan pendapatan nasional.
 
Di samping itu, pemerintah juga terus mengembangkan Local Currency Transaction (LCT) untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan bilateral sehingga dapat turut menopang kinerja ekspor nasional.
 
"Meski saat ini, LCT baru diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok, pemerintah yakin lebih banyak negara yang akan menerapkan LCT," tutur dia.
 
Saat ini, kami masih menunggu implementasi dari pihak Singapura, Korea Selatan, dan India yang telah turut menandatangani kesepakatan LCT," jelas Ferry menambahkan.


0 Komentar