Growmedia-indo.online-
Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga kelengkapan sarana dan prasarana kampus.
Kritik itu disampaikan dalam acara bertajuk "Duduk bareng rektor jaring aspirasi mahasiswa". Rektor Undip Prof Suharnomo, wakil rektor, dekan hingga pejabat Undip tak sungkan duduk lesehan dan mendengarkan curhatan mahasiswa yang datang. Mulai dari asisten praktikum yang dibayar dengan tidak layak, penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), sewa bus kampus mahal, hingga kepastian uang kuliah tunggal (UKT).
Dalam kesempatan itu, Ketua BEM Undip Farid Darmawan juga menyodorkan hasil kajian berisi 240 halaman tentang saran dan kritik kepada pihak kampus.
"Ini juga membahas soal UKT, sarpras, pun layanan lainnya. Ternyata masih banyak PR Undip yang perlu diselesaikan," ujar Farid di Aula Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Kampus Undip Tembalang, Rabu (15/5).
Meski menyambut baik hadirnya rektor dan pejabat lainnya dalam acara ini, BEM Undip menegaskan, pihaknya akan mengawal kritik dan saran tersebut hingga ditindaklanjuti kampus.
"Ini momentum bagus, bahwa Prof Suharnomo juga inginkan kemajuan untuk Undip. Semoga kajian kami tidak hanya diterima tapi juga diimplementasikan. Nanti di-follow up sudah dilakukan atau belum," tegas dia.
Menyikapi kritik tersebut, Suharmono berjanji akan menindaklanjutinya satu persatu. Ia juga tak ingin ada sekat yang terlalu jauh antara mahasiswa dengan pihak kampus.
"Jadi bagian dari rencana kerja Undip ke depan. Beberapa hal yang saya highlight tadi standarisasi fasilitas, laboratorium, secepatnya akan kita eksekusi. Kemudian fasilitas yang lain terkait uang kuliah, parkir, dan sebagainya sesuai waktu," jelas Suharnomo.
Terkait kritik tentang uang kuliah tunggal atau UKT, Suharnomo menjelaskan, selama 7 tahun Undip tidak pernah menaikkan biaya UKT. Bahkan, pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan pembiayaan dari alumni dan pihak ketiga dari swasta.
"Mudah-mudahan ini juga dilihat mahasiswa, kita tetap bergerak meski UKT tidak naik," tegas dia.
Selain itu, 22,8 persen mahasiswa Undip merupakan penerima KIPK. Jumlah ini lebih besar dari pemerintah yang hanya memberikan kuota KIPK sebanyak 20 persen saja.
"Kita jauh melampauinya, karena kita ingin semakin banyak orang yang kurang berkemampuan ekonomi untuk kuliah di Undip," kata Suharnomo.
Sumber: kumparan.com
0 Komentar