Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi di DPRD Madina

                                        

Madina, growmedia-indo.com

Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Jafar Sukhairi melalui Wakil Bupati (Wabup) Atika Azmi Utammi menjawab pandangan umum dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lewat sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil ketua Harminsyah Batubara, Rabu (24/7/2024).

 

Menanggapi Pandangan Umum DARI Fraksi Partai Gerindra terkait dengan Desa Wabup, Atika Azmi menyebutkan akan meningkatkan pengwasan terhadap pemerintahan desa untuk menghindari penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyrakat desa.

 

Terhadap terjadinya Contract Change Order (CCO) disebabkan oleh proses perencanaan dilaksanakan paling cepat satu tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan dalam artian rentang waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan yang lama sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan kondisi, ini tidak bertentangan dengan ketentuan seperti dalam Perpres Nomor 12 tahun 2001 dan peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2021.

 

Upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika judi online dan offline Pemkab Madina berkoordinasi dengan BNN dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksanaan tes urine secara berkala dan pemberantasan lahan ganja, pembuatan rancangan Perda tentang narkoba, berkoordinasi dengan Polres dalam upaya pemberantasan judi online dan offline.

 

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Wabup menyampaikan, perkembangan penyelesaian masalah PPPK di mana seluruh pengusulan nomor induk telah disampaikan ke BKN dan menunggu keputusan dari PTUN untuk bisa dilakukan proses lebih lanjut.

 

Pemanfaatan RSUD yang baru di mana saat ini telah menandatangani kontrak pembangunan gedung rawat inap, ruang kelas rawat inap standar, Ipal, sarana air bersih, penambahan ruang radiologi, instalasi listrik, pengadaan genset dan penambahan arus listrik 1000 KVA direncanakan selesai akhir tahun ini.

 

Apabila seluruh fasilitas tersebut telah terbangun maka akan melakukan perpindahan ke RSUD yang baru di komplek perkantoran payaloting.

 

Pemkab Madina akan menekankan kepada dinas terkait untuk berkolaborasi dengan desa kelurahan dan kecamatan sehingga kolaborasi tersebut dapat meningkatkan pengelolaan persampahan yang lebih baik.

 

Direncanakan ke depan Pemkab Madina akan bekerja sama dengan Balai prasarana permukiman wilayah Sumut bersedia membantu dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), pemerintah telah mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain studi kelayakan/feasiblity study (FS) TAHUN 2022, Detail Enginering Design (DED) 2023, Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) 2023, dan dan tahun ini akan dilaksanakan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

 

Jumlah keseluruhan pasar di Mandailing Natal ada 35 dan pengelolaannya ada dua pengelolaan yang terdiri dari tujuh pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan dan 28 pasar dikelola oleh kecamatan.

 

Selama ini tata cara pemungutan retribusi di belum pernah diatur melalui peraturan kepala daerah, sehingga menimbulkan perbedaan pengeluaran pasar yang satu dengan yang lainnya untuk itu ke depan perlu diatur tata cara pengelolaan pasar termasuk biaya operasional pasar, insentif petugas kebersihan pasar yang nantinya akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah yang bertujuan agar pengelolaan pasar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

 

Terhadap pemanfaatan bangunan yang berada di eks bioskop Tapanuli akan difungsikan setelah fasilitas umum seperti air bersih dan MCK selesai dibangun.

 

Perkembangan penempatan pedagang Pasar Baru Panyabungan saat ini telah dilakukan pembagian kios dan Los antara lain, kios lantai satu dengan jumlah 213 unit dan pedagang yang sudah melakukan pembayaran retribusi sebanyak 145 pedagang, dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 48 pedagang.

 

Kios lantai dua dengan jumlah 222 unit pedagang yang sudah melakukan pembayaran retribusi sebanyak 150 pedagang dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 72.

 

Kios lantai tiga dengan jumlah 71 unit, pedagang yang sudah melakukan pembayaran sebanyak satu pedagang dan yang belum melakukan pembayaran sebanyak 70 pedagang.

 

 Los dengan jumlah 304 unit yang sudah melakukan pembayaran sebanyak 95 pedagang, yang belum melakukan pembayaran sebanyak 29 pedagang.

 

Saat ini pedagan yang sudah melakukan pembayaran, sedang melakukan pembenahan, penataan kios sesuai dengan peruntukannya masing-masing dan direncanakan Pasar Baru akan dibuka pada tahun 2024 ini.

 

Selanjutnya jawaban pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, rekomendasi terhadap sistem pengendalian internal yang kuat dan terukur di mana saat ini Inspektorat sedang dalam persiapan penerapan audit kinerja pemerintahan desa yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus yang targetnya untuk mengukur kinerja dari pemerintahan desa.

 

Selanjutnya pada waktu yang akan datang akan dikembangkan audit kinerja Kecamatan, Puskesmas, sekolah dan OPD. Pemkab Madina menjalankan amanat undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana Pemkab telah melakukan pendampingan baik hukum maupun psikologis terhadap kasus yang ada.

 

Adapun pendampingan hukum yang dilakukan melalui jasa pengacara anak dan perempuan dari unit PPA Polres Madina dan pendampingan psikologis melalui konselor (Ahli Psikologis Trauma Healing) yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Terkait atas seringnya terjadinya musibah kebakaran, pemerintah yang dalam upaya penanggulangannya tidak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, akan tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Wilayah yang sering terjadi musibah kebakaran diharapkan dibuatkan posko siaga Damkar dengan fasilitas yang maksimal.

 

Menanggapi hal tersebut bahwa Pemkab Madina melalui Satpol PP dan Damkar akan membentuk Satlinmas desa sekaligus menjadi relawan di mana pada pasal 18 Permendari nomor 26 tahun 2020 menyebutkan bahwa kepala Satlinmas desa dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah salah satu regu dimaksud yaitu, regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran.

 

Mengenai posko siaga Damkar, Satpol PP akan melakukan perbaikan dan pembedahan pada posko Damkar yang ada terutama pos Damkar Natal, yang kondisinya perlu pembenahan dan rehab gedung, di samping itu juga merencanakan penambahan pos baru di Kecamatan Batang Natal sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sama-sama diketahui jarak dari Panyabungan maupun dari Natal ke Kecamatan Batang Natal tidak dapat ditempuh dalam satu jam.

 

Dengan rencana penambahan pos Damkar di Kecamatan Batang Natal Pemkab perlu melengkapi fasilitas yang baru berupa penambahan armada dan personil, mengingat Armada yang digunakan saat ini masih kurang dan juga sudah cukup tua karena semua Armada yang dimiliki rata-rata rakitan di bawah tahun 2003, sebagai peningkatan pelayanan akan ditambahkan satu unit pada tahun 2025.

 

Selanjutnya pandangan umum Fraksi PKB Wabup mengucapkan terimakasih dalam pandangan umum yang telah disampaikan terhadap penyampaian Ranperda, dan dengan dorongan serta support yang diberikan, sehingga penyampaian ini direkomendasika untuk ketahap selanjutnya.

 

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Hanura, rekomendasi terhadap Pemkab harus merevitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal didukung sepenuhnya dan saat ini sedang berkonsultasi dengan BPKP dalam menyusun pedoman Pengawasan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pemeliharaan.

 

Adanya penumpukan atau gundukan sampah di sudut-sudut kota Panyabungan, Atika menjelaskan bahwasanya itu bersifat sementara sebelum dilakukan pengangkutan. Saat ini pengangkutan dilakukan dua kali dalam satu hari.

 

Terkait kinerja Pemkab Atika membeberkan capaian antara lain, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan pada Tahun 2022 sebesar 4,34 meningkat menjadi 4,93 pada tahun 2023. Tingkat inflasi pada tahun 2023 terjaga di 2,95 persen sesuai dengan kerangka acuan ekonomi makro nasional.

 

Tingkat kemiskinan pada tahun 2023 yaitu 8,86 persen turun dari Tahun 2022 yang berada pada angka 8,92 persen.

 

IPM Madina telah berada pada kategori tinggi dengan nilai 72, 65 pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yakni 72,17 naik dari peringkat 29 ke 24. Pengeluaran perkapita pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.251.000,00 meningkat dari tahun 2022 Rp10.061.000,00.

 

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2003 sebanyak 7,45 persen turun dari tahun 2022 yaitu 7,64 persen. Sedangkan untuk data indikator nilai tukar petani dan nelayan belum tersedia pada tingkat kabupaten.

 

Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi akan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan, dari pencapaian indikator yang disampaikan masih memerlukan dukungan bersama seluruh anggota DPRD dan pemangku kepentingan untuk mencapai indikator yang ditetapkan sampai akhir periode RPJMD. tanggapan ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari Fraksi Persatuan Madina.

 

Selanjutnya dari Fraksi Persatuan Madina, Atika menyampaikan, akan Menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi atas dugaan program titipan dari pihak luar desa menyangkut kebijakan penggunaan anggaran dana desa.

 

Pada tahun 2023 Madina swasembada beras namun, tetap berkomitmen untuk terus menciptakan sentra produksi baru tanaman pangan dan holtikultura melalui pertanian terpadu serta meningkatkan sentra produksi yang sudah ada yang merupakan lumbung pangan, untuk peningkatan ketahanan pangan.

 

Menindaklanjuti ketahanan pangan di Madina pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut, Pusat diantaranya kegiatan optimasi lahan rawa dan pengusulan cetak sawah rakyat yang merupakan program utama Kementerian Pertanian, ada juga penyaluran bantuan Pupuk Hayati Cair (PHC) dan penyaluran bibit padi dan jagung yang keseluruhannya merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan.

 

(Zein Nasution)