Maluku Barat Daya, growmedia-indo.com -
Kantor Desa yang digunakan sebagai tempat aktifitas Pemerintah Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Jumat 27 Juli 2024 dipalang serta diberi tanda larangan atau dalam sebutan lain "Sasi" (Hwori) dalam Bahasa Jerusu.
Sesuai pantauan awak media growmedia-indo.com, pemasangan tanda larangan menggunakan daun kelapa dan papan bertuliskan tuntutan masyarakat tepat di depan pintu masuk Kantor Desa Jerusu, yang dipimpin oleh Edward Pelman dan sejumlah warga sekitar pukul 11.00 WIT.
Aksi yang dilakukan oleh Eduard Pelman dan puluhan warga itu dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpuasan kinerja Pemerintah Desa Jerusu dan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam hal tata cara dan mekanisme penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023-2024.
Adapun tuntutan warga Desa Jerusu yang dituangkan dalam papan larangan ialah:
1. Pembangunan Gedung TK/PAUD Kour yang sumber anggaranya dari ADD Jerusu Tahun Anggaran 2023 belum selesai, dan sampai saat ini tidak ada pertanggungjawaban.
2. Silpa Tahun Anggaran 2022 sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban.
3. ADD Tahun Anggaran 2023-2024 tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban kepada BPD dan Masyarakat.
4. Dana BUMDES Jerusu digunakan tidak sesuai dengan Aturan.
Kemudian ada juga tuntutan lain mengenai Kinerja Pemerintah Desa yang dipersembahkan warga setempat yang dituangkan dalam papan dan digantung di depan jalan masuk Kantor Desa Jerusu yakni:
1. Kepala Desa Jerusu menjalankan tugas Pemerintah Desa di Kota Tiakur.
2. Kaur Pembangunan Desa Jerusu menyusun program Pembangunan Desa di Kota Ambon.
3. BPD tidak menjalankan Tugas dan Fungsi secara baik dalam melihat Kinerja Pemerintah Desa.
4. BPD hanya menunggu kapan pencairan gaji/honornya.
Sesuai dengan tuntutan warga Desa Jerusu, terlihat jelas stekmen akhir dari tuntutan mereka pada beberapa poin yang telah di persembahkan maka mereka menolak Kepala Desa Jerusu dan seluruh stafnya.
(Jois)
0 Komentar