Growmedia-indo.com,MUARA ENIM-Carut marutnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Rumah Swadaya dari Dinas Perumahan dan Permukiman,kuat dugaan terjadi karena kurangnya pengawasan dari Tenaga Fasilitator Masyarakat Disperkim yang memang memfasilitasi dan bersentuhan langsung dengan Penerima manfaat.
Hal ini bukan tanpa alasan,dari penelusuran media ini terdapat yang memang telah tercatat dan telah di sepakati untuk mendapatkan program tetapi pada saat akan di realisasikan di geser diganti dengan sepihak.
Kejadian ini terjadi dengan ibu Nl warga desa Tenam Bungkuk,Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim,berdasarkan pengakuannya bahwasanya dirinya telah di daftarkan dan telah tercatat sebagai penerima bahkan telah dua kali mengikuti musyawarah dan telah memyetorkan uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang kegunaanya untuk pembuatan notaris dan buku rekening.
Masih katanya,akan tetapi ketika satu bulan sebelum pencaiaran,uang yang telah dia berikan di kembalikan lagi oleh ketua UPK dengan alasan namanya tidak tertera di dalam daftar penerima,ujarnya.
Ketua UPK Tenam Bungkuk Eprison,saat di temui menjelaskan bahwa memang benar dirinya adalah UPK dan juga menyatakan ibu NL memang layak jika di bandingkan dengan penerima lain dan untuk lebih jelas tanyakan ke perkim atau pemerintah desa,Jelasnya.
Rahman selaku TFM dari Disperkim,saat di hubungi Via Whats App di nomor 0813 2045 xxxx menjelaskan bahwa,untuk penerima sudah di Acc dari pemerintah dan terhadap ibu NL setahu saya sudah ada dan kalaupun itu berubah perubahanya dari pemerintah desa"Pungkasnya.09/11/2024
Berkaca dari ibu NL ini,memunculkan statement adanya dugaan banyaknya penerima yang di anggap sudah mampu tapi masih menerima program RTLH,di ketahui bahwa saat ini lebih kurang terdapat delapan Desa yang sedang melaksanakan program Rumah Tidak layak Huni dalam Kecamatan Semende Raye.//Tim
0 Komentar