Pangkalpinang, growmedia-indo,com– Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang berinisial Dy menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam praktik penjualan tanah milik pemerintah Kelurahan Selindung. Dugaan ini mencuat setelah seorang warga mengungkap informasi tersebut kepada awak media pada Selasa (26/12/2024).
Menurut warga yang enggan disebutkan namanya, hasil penjualan tanah itu diduga digunakan untuk mendanai pencalonan Dy dalam pemilihan legislatif.
“Kami mendengar bahwa uang hasil penjualan tanah ini digunakan untuk kampanye politik. Padahal, tanah itu jelas milik pemerintah Kelurahan Selindung, bukan milik pribadi. Bahkan, sampai sekarang tanah tersebut belum dibuatkan surat-surat resmi,” ujar warga setempat.
Sebagai langkah pengamanan, pemerintah Kelurahan Selindung telah memasang plang di lokasi tanah tersebut. Plang tersebut bertuliskan, “Tanah ini milik pemerintah Kelurahan Selindung dan tidak diperjualbelikan.” Tindakan ini diyakini sebagai upaya untuk menjaga aset negara dari potensi penyalahgunaan lebih lanjut.
Ketika dikonfirmasi, Lurah Selindung belum memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan ini. Namun, sumber di lingkungan pemerintahan memastikan bahwa tanah tersebut merupakan aset pemerintah dan tidak pernah ada izin untuk menjualnya.
Sementara itu, Dy yang diduga terlibat dalam kasus ini hingga kini belum dapat dimintai keterangan. Berbagai upaya konfirmasi, baik melalui pesan WhatsApp maupun kontak dengan istrinya, belum membuahkan hasil. Ketidakhadiran tanggapan dari Dy semakin memperkeruh spekulasi di masyarakat.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Pangkalpinang. Warga berharap pemerintah kota segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyalahgunaan aset daerah tersebut.
“Kami ingin kasus ini diusut tuntas dan yang bersalah diberi sanksi tegas. Aset pemerintah adalah milik rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Suherman Saleh, Ketua Serikat Media Siber Seluruh Indonesia Bangka Belitung (SMSI Babel) Kamis (26/12/2024).
Suherman menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan aset daerah. Menurutnya, penegakan hukum harus bergerak cepat untuk memastikan keadilan ditegakkan dan aset negara dikembalikan.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, ketika dimintai komentar menyatakan bahwa pihaknya akan memverifikasi kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu.
“Nanti kita cek dulu kebenarannya dan substansi permasalahannya,” ujar Abang Hertza singkat.
Pernyataan ini dianggap belum cukup menjawab keresahan masyarakat, yang terus mendesak agar kasus ini segera diselesaikan.
Dugaan keterlibatan Dy dalam kasus ini tidak hanya mencoreng citra individu yang bersangkutan tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif Kota Pangkalpinang. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang mencederai integritas wakil rakyat.
Suherman Saleh menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum untuk menyelesaikan kasus ini. “Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan aset daerah. Pemerintah harus bersikap tegas,” katanya.
Desakan untuk melakukan investigasi menyeluruh terus berdatangan dari berbagai kalangan. Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, untuk memastikan bahwa aset negara tidak jatuh ke tangan yang salah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah Kota Pangkalpinang maupun pihak terkait lainnya. Sementara itu, masyarakat terus menanti langkah konkret untuk menyelesaikan kasus ini dan mengembalikan aset tersebut ke tangan negara. (Eqi)
