PEKANBARU,Growmedia-indo.com-
Sampah Bertumpuk mulai menjamur di Kota Pekanbaru, Sabtu (14/12/2024), terlihat jelas sampah menumpuk di beberapa titik lokasi di Jalan HR Soebrantas hingga Jalan SM Amin. Bahkan tumpukan ini sudah melubar ke bahu jalan.
Bahkan aroma tidak sedap pun tercium ketika melintas di tumpukan itu, terlihat pengendara menutup indra penciuman agar tak menghirup aroma dari sampah rumah tangga itu.
Seperti tumpukan di Jalan SM Amin, tepatnya sebelum gerbang kampus Unri. Di sana, terlihat sampah sudah berada di bahu jalan, plastik sampah itupun ada yang terbang terbawa angin karena aktivitas lalulintas.
Bahkan, tumpukan ini pun ada di dalam aliran drainase. Kondisi ini pun terlihat memperburuk dan lebih mengakhwatirkan, sekitar 20 meter panjang lokasi sampah yang menumpuk di lokasi ini.
Tumpukan ini menjadi tanda tanya, apa yang menjadi sebabnya, apakah pihak ketiga yang mengelola sampah tidak bekerja atau ada hal teknis yang terkendala.
Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam ini sedang mempersiapkan tahapan lelang pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2025, proyek ini kembali di swastanisasi kan, yang mana sebelumnya dicanangkan akan di kelola dengan sistem BLUD.
Kondisi penumpukan sampah di akhir tahun kembali terjadi, pada tahun-tahun sebelumnya lebih parah. Jangan sampai ketidaksiapan keberalihan pemenang lelang menjadi persoalan tidak terangkutnya sampah.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru telah melakukan rapat dengar pendapat pada Selasa (10/12). Alhasil, swastanisasi sampah tahun 2025 akan berlangsung selama 6 bulan.
"Berdasarkan pemaparan Plt Kadis LHK, di tahun 2024 itu sekitar Rp58 Miliar. Sedangkan di tahun 2025 akan dilelang juga sekitar 6 bulan dengan nilai sebesar Rp30 Miliar. Untuk zonanya tetap, dua zona dipegang pihak ketiga dan satu zona dikelola langsung DLHK," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Zulkardi.
Dalam agenda rapat ini, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru juga menyoroti retribusi sampah yang masuk ke PAD. Pungutan retribusi yang diraih masih jauh dari target DLHK Kota Pekanbaru. "Target DLHK sendiri itu Rp 24 Miliar. Namun, per hari ini baru terkumpul Rp 3,5 Miliar. Artinya sangat jauh dari target, jauh sekali," ujarnya.
Mirisnya lagi, Politisi PDI Perjuangan ini mendapat informasi banyak terjadinya penyimpangan terkait pungutan retribusi sampah.
"Ada pungutan yang didapat suatu wilayah itu Rp100 juta per bulan, tetapi yang disetor hanya Rp 10-20 juta. Kan gawat kalau begini, tentu ini menjadi catatan khusus kami sebagai anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan," tutupnya.
(Roy Marpaung)
