Surabaya, jejakkriminal.net-
Ikatan Persatuan Putra Madura (IPPAMA) Menggelar Demo di depan gedung kantor gubernur Jawa Timur pada Rabu pagi (8/1/25), menjadi kabar mengejutkan bagi masyarakat Jawa Timur.
Demo yang di hadiri ribuan masyarakat Madura dan juga kumpulan mahasiswa dari berbagai penjuru daerah di Jawa Timur tersebut membeberkan temuan dugaan korupsi berjamaah atau terorganisir yang dimana gubernur Jawa Timur terpilih ikut terlibat di dalamnya..
Jawa Timur kecolongan saat gubernur Khofifah memimpin di periode sebelumnya dengan nominal Rp. 3.199.070.447.602.19 atau kurang lebih 3 trilliun Negara telah dirugikan sepanjang periode 2019-2024.
Berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat kepada IPPAMA atas temuan BPK perwakilan Jawa Timur yang termaktub dalam LHP atas LKPD provinsi Jawa Timur tahun 2020-2023 pada pemerintah provinsi Jawa Timur, maka gubernur saat itu, yakni Khofifah Indar Parawansa harus bertanggung jawab penuh.
Temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim menjadi indikator penilaian kinerja kepala organisasi perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Timur belum efektif.
Mekanisme Pengenaan Sanksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga adanya Konsultan pengawas di setiap pelaksanaan proyek terhitung tidak efektif karena masih adanya temuan korupsi yang berulang di tiap tahunnya dan APH terkait terkesan lalai dalam menangani kasus tersebut.
Menurut data dari IPPAMA Banyak pihak yang terlibat, yang kurang lebih diurai sebagai berikut :
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Bina Marga
2. Biro kesejahteraan Rakyat
3. Dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman dan cipta karya
4. Dinas kesehatan
5. Dinas pekerjaan umum dan sumber daya air
6. Dinas penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas pendidikan
8. Dinas sosial
9. Dinas energi dan sumber daya mineral
10. Dinas pertanian dan ketahanan pangan
11. Dinas perhubungan.
Sebelas OPD tersebut bertanggungjawab penuh atas kerugian negara pada pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai berikut :
Tahun 2020 : Rp. 1.507.140.235.928,80 (1,5 Trilliun)
Tahun 2021 : Rp. 1.026.043.685.315,39 (1,02 Trilliun)
Tahun 2022 : Rp. 4.053.778.086,10 (4,05 Milliar)
Tahun 2023 : Rp. 661.832.748.271,49 (661 Milliar).
Sayangnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai saat ini belum memberikan statement terkait hal tersebut.
Acek Kusuma selaku ketua Harian IPPAMA berjanji setelah Khofifah dan Emil Dardak dilantik sebagai pemimpin Jawa Timur, Mereka sebagai organisasi masyarakat akan terus melakukan aksi-aksi terhadap instansi-instansi terkait, sampai KPK atau APH menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kami datang dengan Damai dengan data dan dengan tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Timur, mereka duduk manis di kantor ber AC dari uang rakyat dan tutup mata telinga tentang kasus besar ini, sebenarnya saya harap kami bisa adu data dengan perwakilan dari pemerintah provinsi Jawa Timur, kami ingin tahu apa pertanggungjawaban mereka, kenapa hingga saat ini belum ada penangkapan walaupun sudah ada terduga 20 tersangka. Ironis sekali Jawa timur sekarang,” Pungkasnya.
(Samsul Arief)
