Keluhan Nelayan Leuweung Sancang: Kompensasi Tak Jelas, Infrastruktur Buruk, dan Pemboikotan Harga
Garut, 26 Februari 2025. Keluhan warga nelayan dikawasan CAL Leuweung Sancang ditengah dilaksanakannya sosialisasi TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) oleh ketua PAC HNSI Cabang Garut sebagai Duta IOM (International Organization for Migration), dan Dinas kelautan dan perikanan provinsi Jabar. Acara tersebut dihadiri oleh warga dan kelompok nelayan di kp. Yayasan cijeruk indah desa Sagara kecamatan Cibalong Garut (26/2).
Mensosialisasikan tentang tindak pidana perdagangan orang, pencegahan keterlibatan nelayan dalam upaya jasa penyebrangan imigran melalui jalur laut dan cara mengetahuinya dan antisipasinya serta melaporkannya bila ada terjadi dan diketahui warga nelayan.
Dan hal penting lainnya dalam sosialisasi tersebut para nelayan menyampaikan aspirasinya diantaranya berharap adanya;
1. Memiliki pelabuhan perahu nelayan, yg selama ini bertambat dikawasan konservasi yg vital, dan tujuan lainnya untuk menghindari kerusakan terhadap kawasan konservasi dan ekosistem akibat aktivitas nelayan.
2. Memiliki SPBUN (Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan), untuk mengatasi kesulitan mendapatkan BBM dan mahalnya harga.
3. Dibentuk atau didirikannya koperasi nelayan untuk menampung dan mengatur pendapatan hasil tangkapan ikan secara mandiri dalam pengelolaannya, dan mengatasi pemboikotan harga oleh bandar-bandar yg cari untung tanpa peduli nasib nelayan.
4. Adanya perubahan kepengerusan di struktur RN (Rukun Nelayan) dengan dilakukannya pembentukan kepengurusan baru dengan demokrasi oleh warga nelayan.
Ditengah dilaksakannya sosialisasi dengan melakukan dengar pendapat dan menampung segala permasalaha dan harapan para nelayan, nelayan yg ada hadirpun dalam kegiatan sosialisasi menyampaikan keluhan lain yaitu soal ketidak jelasan dan ketidak transparan soal penyaluran kompensasi dari pihak PT. NUSALINDO bentuk adanya pelaksanaan kegiatan evakuasi bangkai kapal tanker MT. Edricko3 sejak 2023-2025 yg terdampar dikawasan cagar alam laut leuweung sancang keluar kawasan.
Mereka mengeluhkan dan menuntut keterbukaan dalam penyaluran kompensasi bagi nelayan tersebut, bahkan tengah melakukan upaya-upaya koordinasi kepihak pemerintahan kecamatan Cibalong tetapi tidak mendapatkan kejelasan yg memuaskan sesuai harapan warga nelayan.
Ungkap salah satu warga nelayan sekaligus tokoh masyarakat di kp. Yayasan cijeruk. Namun saat kami minta keluhannya itu dimuat dalam bentuk keterangan video, mereka enggan untuk melakukannya, dengan ungkapan "khawatir" mendapatkan intimidasi atau ancam dari pihak yg mungkin akan tidak terima oleh keterangan yg dibuatnya.
Posting Komentar