Pelajar Paniai Tolak Program Makanan Gratis, Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan

Daftar Isi

foto: Ribuan pelajar di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar aksi demonstrasi .

Paniai,Growmedia-indo.com – Ribuan pelajar di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar aksi demonstrasi menolak Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Mereka mendesak agar anggaran program tersebut dialihkan untuk penyediaan pendidikan gratis bagi seluruh siswa di daerah tersebut.

Aksi dimulai sejak pukul 07.30 WIT, di mana para pelajar yang mengenakan seragam sekolah melakukan long march dari Paniai Timur menuju kantor Bupati Paniai. Dengan membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan, mereka meminta pemerintah memprioritaskan akses pendidikan yang lebih terjangkau dibandingkan pemberian makanan gratis. Aksi berlangsung hingga pukul 12.30 WIT di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

Ketua Aliansi Siswa dan Pelajar (ASP) Kabupaten Paniai, Agustinus Tatogo, menegaskan bahwa program MBG dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mendesak pelajar di Papua. “Banyak siswa putus sekolah karena biaya yang tinggi. Orang tua kami mampu menyediakan makanan, tetapi pendidikan justru semakin sulit diakses,” ujarnya.

Gerakan ini bukan yang pertama kali terjadi di Papua. Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, ribuan pelajar dari Solidaritas Pelajar Papua Barat (SPWP) di Kota Jayapura juga melakukan aksi serupa. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan anggaran MBG menjadi program pendidikan gratis, mengingat tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.

Di sisi lain, implementasi Program Makanan Bergizi Gratis masih menghadapi tantangan di beberapa daerah. Kasus keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu menimbulkan kekhawatiran terkait standar keamanan pangan dalam program ini. Sementara itu, di Warungkiara, Jawa Barat, program MBG telah dijalankan dengan tujuan meningkatkan gizi anak-anak dan mendukung ekonomi lokal.

Menanggapi aksi protes ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan program MBG agar lebih sesuai dengan kebutuhan pelajar di berbagai daerah. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai perubahan kebijakan tersebut.

Aksi-aksi ini mencerminkan keinginan masyarakat Papua agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan akses pendidikan daripada bantuan pangan. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.(Man 008)