"Diksi 'Menyikat' Bupati Kubu Raya Timbulkan Polemik, GWI Kalbar: Pejabat Harus Lebih Bijak Berkomunikasi"

Daftar Isi

foto: bupati kuburaya Sujiwo(screenshoot)

Growmedia-indo.com,Kubu Raya, Kalbar– Pernyataan tegas Bupati Kubu Raya, Sujiwo, mengenai rencana "menindak oknum wartawan dan LSM yang meminta uang ke pejabat" menuai kritik dari kalangan jurnalis dan aktivis. Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalimantan Barat, Alfian, menilai pernyataan tersebut kurang pantas dan berpotensi menciptakan kesan negatif terhadap profesi wartawan serta lembaga masyarakat sipil. Sementara itu, Sekretaris DPD GWI Kalbar, Joni, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif antara pemerintah dan media.

Ketua DPD GWI Kalbar dan sekretaris Gwi kalbar Joni.(Doc.istimewa)

Pernyataan Kontroversial dan Kritik dari GWI kalbar

Dalam pernyataannya, Bupati Sujiwo menyebut akan "menyikat" oknum wartawan dan LSM yang diduga meminta uang kepada kepala desa dan pejabat daerah. Alfian menyatakan, meskipun maksud Bupati mungkin baik, diksi yang digunakan dinilai tidak sesuai etika komunikasi publik. "Pernyataan seperti ini berisiko mereduksi peran pers dan LSM sebagai mitra kontrol sosial. Pejabat seharusnya menggunakan bahasa yang bijak, bukan konfrontatif," ujar Alfian, Kamis (27/mar/2025).  

Sekretaris DPD GWI Kalbar, Joni, menambahkan, "Komunikasi pemerintah harus mengedepankan solusi, bukan stigmatisasi. Jika ada oknum yang melanggar, proses hukum jalan terbaiknya. Jangan sampai seluruh institusi media dan LSM dicap buruk karena segelintir orang."  

Transparansi dan Keterbukaan Informasipun Dipertanyakan 

Kontroversi semakin memanas setelah awak media melaporkan kesulitan menghubungi Bupati Sujiwo untuk konfirmasi. Tiga kali upaya konfirmasi via telepon seluler tidak diangkat, memunculkan pertanyaan tentang komitmen transparansi pemimpin daerah tersebut. "Jika pejabat sulit dihubungi, bagaimana masyarakat bisa percaya prinsip keterbukaan informasi dijunjung?" tanya perwakilan LSM setempat yang enggan disebut namanya.  

Respon jurnalis kalbar: Selesaikan Melalui Mekanisme Hukum

Merespons hal ini, wartawan Warta global kalbar  Mulyadi dan Andi syahbandi media investigasi menyarankan agar pemerintah daerah tidak mengambil jalan pintas dengan pernyataan publik yang emosional. "Jika ada dugaan pemerasan, laporkan ke aparat penegak hukum. Bupati tidak memiliki kewenangan hukum untuk 'menindak' wartawan atau LSM secara sepihak," jelasnya.  

Tuntutan Media: Fokus pada Pembenahan Program

Alfian dan Joni sepakat bahwa isu utama yang perlu menjadi prioritas Bupati Sujiwo adalah memastikan program dana desa berjalan transparan dan tepat sasaran. "Dengan memperkuat sistem pengawasan dana desa, praktik korupsi atau pemerasan bisa dicegah tanpa perlu menyulut konflik dengan media," tegas Joni.  

Tanggapan Publik: Bijak Berbahasa, Tegas Bertindak

Di tengah pro-kontra, masyarakat Kubu Raya berharap pemerintah daerah lebih bijak menyikapi masalah. "Bapak Bupati harusnya jadi contoh dalam beretika komunikasi. Jangan sampai niat memberantas pelanggaran justru dinodai oleh kata-kata yang tidak tepat," ujar Siti, warga Sungai Raya.  

Insiden ini mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Sebagai pejabat publik, Bupati Sujiwo diharapkan mampu membangun sinergi dengan media dan LSM untuk memperkuat akuntabilitas, alih-alih menciptakan dikotomi yang kontraproduktif. Sembari menunggu klarifikasi resmi dari pihak Pemkab Kubu Raya, GWI Kalbar mendorong dialog terbuka untuk memulihkan hubungan antara pemerintah, pers, dan masyarakat sipil.*kzn*

(Tim Liputan)